Hari Buruh 2024: Kenapa Buruh (Masih) Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja?
Artikel ini ditulis oleh Achmad Nur Hidayat MPP, Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta. Setahun lebih telah berlalu ...
Artikel ini ditulis oleh Achmad Nur Hidayat MPP, Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta. Setahun lebih telah berlalu ...
KedaiPena.com - Jelang Debat Cawapres yang akan digelar malam ini, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS menyatakan ketiga cawapres perlu ...
KedaiPena.com - Sebagai satu-satunya Partai Politik penentang keras Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, Partai Buruh memberikan sikap terkait pernyataan ...
KedaiPena.com - Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 2020 Undang-undang Cipta Kerja telah mendapatkan ...
KedaiPena.com - Partai Buruh secara tegas meminta Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja harus segera dicabut. Presiden Partai Buruh, Said ...
Artikel ini ditulis oleh Arief Gunawan, Pemerhati Sejarah. Dari mana asalnya Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada ...
Artikel ini ditulis oleh Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies). Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan ...
KedaiPena.Com- Partai Buruh secara tegas menyebut parpol yang berada di DPR sebagai pengecut lantaran ketidakhadiran dalam Sidang Pengujian Formil UU ...
KedaiPena.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menantang Menko Perekonomian dan 11 menteri lainnya untuk melakukan debat terbuka terkait dengan ...
KedaiPena.com - Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan, Indra menilai peristiwa bentrokan berdarah di PT GNI merupakan dampak dari Perppu ...
KedaiPena.com - Keputusan Pemerintah untuk mengesahkan UU Cipta Kerja, dinyatakan menjadi salah satu pemicu tragedi Morowali. Pemerintah yang diminta Mahkamah ...
Artikel ini ditulis oleh Syafril Sjofyan, Pemerhati kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78. Normal jika untuk memperbaiki kehidupan bernegara ...
Artikel ini ditulis oleh Ahmad Khozinudin, S.H., Advokat, Pejuang Syariah & Khilafah. Dulu, saat Pemerintah dan DPR merevisi UU KPK, ...
KedaiPena.com - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengkritik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta ...
KedaiPena.com - Partai Buruh memilih diterbitkan Perppu omnibus law UU Cipta Kerja ketimbang beleid tersebut dibahas kembali di parlemen. Alasannya, ...
KedaiPena.Com- Komisi X DPR RI meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim dapat mengevaluasi Peraturan Menteri Pendidikan,...
Read more© 2022 Kedai Pena - Situs Berita Kedai Pena dikelola oleh PT Alpinis Indonesia Berdaulat.