KedaiPena.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Fraksi PKB, Chusnunia Chalim meminta pemerintah perkuat pengawasan terhadap produk impor ilegal yang masuk ke pasar domestik, karena barang tak sesuai aturan tersebut mengancam keberlangsungan industri kecil menengah (IKM).
“Sangat prihatin dengan kondisi yang saat ini terjadi. IKM adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Masuknya barang impor ilegal tanpa pengawasan yang ketat tentu berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha mereka,” kata Chusnusia, Kamis (13/3/2025).
Ia menyatakan banyaknya impor ilegal mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. Sehingga diperlukan langkah konkret dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan pelaku usaha dalam negeri.
“Pemerintah harus memperketat pengawasan di pintu masuk barang impor, memperkuat koordinasi antar instansi, serta memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif. Jangan sampai ketidaktegasan dalam pengawasan menyebabkan industri dalam negeri, khususnya IKM, semakin terpuruk,” ucapnya.
Chusnunia pun menyatakan perlu adanya keseimbangan dalam kebijakan perpajakan dan insentif yang diberikan bagi industri kecil dan menengah domestik, mengingat kebijakan fiskal yang adil akan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk tetap bersaing secara sehat.
“Pemerintah tolong tinjau kembali kebijakan perpajakan yang selama ini dianggap memberatkan IKM. Di satu sisi, pajak dalam negeri meningkat, sementara di sisi lain barang impor ilegal masuk tanpa beban pajak. Ini tentu menciptakan ketimpangan yang tidak adil bagi para pengusaha lokal,” ucapnya lagi.
Ia menegaskan, langkah cepat dan tegas dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menertibkan oknum-oknum yang bermain dalam praktik impor ilegal.
“Kami di DPR akan terus mengawal isu ini agar industri kecil dan menengah mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Presiden perlu segera mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa pengusaha lokal tidak terus dirugikan akibat lemahnya pengawasan terhadap impor ilegal,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
