KedaiPena.Com- Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya mengakui, hiruk pikuk atau pangkal masalah dari LPG 3 kg ialah pada data warga yang berhak menerima subsidi.
Menurut Asep sapaanya, masalah data telah menjadi akar persoalan sekaligus solusi yang bisa menjadi konklusi penyelesaian komoditas yang diberikan subsidi oleh negara.
“Bukan pada instrumen atau perangkat rantai distribusinya. Bereskan dulu dan peroleh dulu datanya sepresisi mungkin baru dibuat instrumennya,” tegas Asep kepada awak media di Jakarta, Kamis,(13/2/2025).
Asep berharap, pemerintah dapat menegaskan kelompok masyarakat mana yang berhak menerima subsidi LPG 3 kg.
Asep meyakini, jika hal ini bisa dilakukan, maka jumlah besaran subsidi yang harus disiapkan pemerintah pun, saya kira bisa jauh lebih terhitung.
“Tidak bias. Saya yakin, efisiensi atas subsidi pasti diperoleh pemerintah asal Kementerian BUMN, Pertamina dan pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan dengan data ini bisa duduk bersama,” jelas Asep.
Asep pun mengungkapkan, telah menerima hasil penelitian terkait dengan distribusi dan penggunan gas LPG 3 kg di salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi.
Hasilnya, lanjut Asep, pengguna gas melon 3 kg itu hampir 60 persen adalah kelompok masyarakat yang sebenarnya dianggap tidak berhak menerima subsidi.
“Dalam penelitian itu memang terbukti, pengguna gas melon 3 kg itu hampir 60 persen adalah kelompok masyarakat yang sebenarnya dianggap tidak berhak menerima subsidi,” beber Asep.
Dengan kondisi demikian, Asep meminta, pemerintahdapat belajar dari hiruk pikuk penertiban penyaluran LPG 3 kg hingga menimbulkan kegaduhan beberapa waktu terakhir.
Asep ingin pemerintah dapat merilis kebijakan berbasis data yang akurat atau presisi apalagi jika menyangkut dengan pemberian subsidi ke depannya.
“Data base pemerintah dalam masalah ini harus sangat kuat, by name by address-nya, teknologinya hingga updatingnya, sehingga pengeluaran anggarannya pun akan jauh lebih tepat lagi,” tegas Asep.
Asep meyakini, persoalan date base juga turut terjadi dalam urusan distribusi BBM dan listrik.
Asep menekankan, kebocoran subsidi masih terjadi di dua sektor tersebut lantaran ketiadaan data yang akurat dan teknologi yang belum diterapkan secara optimal.
“Kalau datanya sudah ada, baru kita bicara soal bagaimana tata kelola pendistribusiannya,” beber Asep.
Asep tak menampik, problem mendasar yang dipikirkan dan ingin coba disimulasikan oleh pemerintah itu sesungguhnya bukan hanya instrumen rantai distribusi gas LPG 3 kg.
Namun, tegas Asep, hal yang ingin disimulasikan oleh pemerintah lebih pada tidak tepatnya sasaran subsidi yang mestinya diterima sepenuhnya oleh yang berhak.
“Pemerintah dan DPR pun saya kira tentu tidak menginginkan pemberian subsidi ini menyasar pada kelompok masyarakat yang sebetulnya dianggap tidak layak untuk menerima subsidi,” pungkas Asep.
Laporan: Muhammad Rafik
