ALL

Sengkarut Nasdem Bikin Publik Makin Tak Percaya Parpol

By  | 

Partai NasDem | Foto: Istimewa

KedaiPena.Com – Partai bukanlah milik perorangan tidak ada peraturan yang mengatur bahwa partai politik boleh dimiliki perorangan.

Demikian disampaikan Direktur LBH Tridharma Indonesia Yudi Rijali Muslim menanggapi sengkarut kepengurusan DPP Partai Nasdem di bawah komando Surya Paloh.

Diketahui, karena masa jabatan Surya Paloh sudah berakhir dan tidak juga dilakukan kongres, maka kader Nasdem Surya Paloh menggugat hal tersebut ke pengadilan.

“Dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU 2 Tahun 2008 tentang partai politik, di Pasal 1 dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak,” kata Yudi kepada KedaiPena.Com, Sabtu (23/3/2019).

Dalam pasal itu juga dijelasakan, sambung Yudi, cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Serta memelihara, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD,” lanjut dia.

Artinya, Yudi memaparkan, secara hukum seluruh pengurus partai baik pimpinan pusat maupun daerah dan seluruh anggota wajib mentaati dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terkecuali. Karena aturan hukumnya jelas.

“Tidak boleh mengurus partai sesuka hati. Semua harus sesuai aturan,” seru Yudi.

Bahwa saat ini masih maraknya dualisme kepengurusan, kata Yudi lagi, konflik internal dan semakin banyaknya pimpinan partai politik yang terjerat kasus hukum seperti korupsi, penyalahgunaan narkotika akan mendorong ketidakpercayaan rakyat terhadap partai semakin besar.

Partai saat ini masih lebih fokus mencari kekuasaan dan kurang mempedulikan kepentingan masyarakat. Hal ini semakin menegaskan demokrasi yang kini dianut Indonesia hanya menghasilkan sistem yang kriminal pula.

“Tidak akan ada perbaikan sistem siapapun yang menang dan berkuasa nantinya,” jelas eks advokat PBHI itu.

Laporan: Muhammad Lutfi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *