ALL

RR Dibela Ratusan Pengacara, RR Ancam Laporkan Balik Nasdem

By  | 
Rizal Ramli | Foto: Istimewa

Rizal Ramli | Foto: Istimewa

KedaiPena.Com – Kuasa hukum Rizal Ramli, Otto Hasibuan siap melakukan pembelaan. Bahkan, sudah ada 720 pengacara se-Indonesia dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang siap terjun turut membela Rizal Ramli.

Demikian dikatakan Otto di kantor Peradi, Jalan Letjen S Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (17/9/2018).

“Ada 720 orang yang menyatakan ingin bergabung menjadi lawyer Pak Rizal Ramli. Itu betul kami catat. Tidak asal ngomong. Bisa kami buktikan,” jelas Otto.

Ia menambahkan, perlawanan ini dilakukan karena somasi yang dilayangkan oleh Partai Nasdem kepada Rizal tidak tepat. Sebab, saat menyebut ada impor di sebuah diskusi televisi, Rizal tidak membawa Partai Nasdem. Hanya menyebut nama Surya Paloh tanpa ada embel-embel jabatan partai.

“Berdasarkan somasi tersebut, kuasa hukum Partai Nasdem mengatasnamakan Surya Paloh. Tapi, di diskusi kan Rizal Ramli tidak ada (menyebut) kata-kata ‘Ketua Umum Nasdem’ atau ‘Nasdem’. Hanya Surya Paloh. Jadi, saya pikir somasi ini tidak tepat,” jelas Otto.

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PERADI, Thomas Tampubolon mengatakan 720 orang advokat yang tergabung ini bekerja secara cuma-cuma. Tidak ada sepeserpun biaya yang diberikan kepada mereka.

“Herannya kalau advokat membela klien, tentu akan menanyakan ‘wani piro?’. Tapi ini nggak ada sama sekali,” katanya di lokasi yang sama.

Rizal Ramli sendiri mengaku sangat berterimakasih atas tingginya animo dari PERADI memberikan bantuan hukum padanya. Ia memastikan bahwa perlawanan ini merupakan bentuk perjuangan terhadap para petani Indonesia atas permainan impor yang dilakukan pemerintah.

“Yang mengharukan 720 advokat dari seluruh Indonesia ini secara gratisan mau membela saya. Dan insya Allah pembelaan ini bukan untuk saya, tapi untuk petani Indonesia,” Rizal melanjutkan.

RR, sapaan Rizal Ramli pun berencana menuntut balik Partai Nasdem. Dia tersinggung karena dianggap sebagai penyebar fitnah oleh Nasdem.

“Kami mempertimbangkan juga untuk menuntut balik. Enak aja, rusak reputasi Rizal Ramli,” ucap Rizal.

Eks Menko Maritim yang terkenal dengan sebutan Rajawali Ngepret ini mengaku apa yang dikatakannya dalam diskusi di stasiun televisi merupakan analisisnya sebagai ekonom. Analisis yang dia lontarkan pun bukan asal berbicara.

“Saya ekonom yang kredibel, dihormati di dalam dan luar negeri karena kebanyakan ramalannya benar. Enak saja mengatakan saya fakta fitnah, itu merusak nama baik Rizal Ramli,” ucapnya.

Diketahui, sebelumnya Rizal membuat pernyataan tentang impor pangan. Berikut pernyataannya:

“Sebetulnya biang keroknya ini Menteri Perdagangan Saudara Enggar, ya. Misalnya impor dari garam dia lebihkan 1,5 juta ton, petani garam marah; yang kedua, impor gula dia tambahkan 2 juta ton, impor beras dia tambahin 1 juta ton, termasuk yang Faisal Basri katakan, tadi soal ban.”

“Jadi biang keroknya sebetulnya Saudara Enggar, ya, cuma Presiden Jokowi nggak berani negur, takut sama Surya Paloh, ya. Saya katakan Pak Jokowi panggil saya saja biar saya yang tekan Surya Paloh, karena ini berengsek. Impor naik tinggi sekali, petani itu dirugikan, petambak dirugikan, dan akibatnya elektabilitas Pak Jokowi juga merosot digerogoti mereka ini, pada main dari komisi, dari impor yang sedemikian besarnya.”

Atas hal itu, Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem melaporkan Rizal Ramli ke Polda Metro Jaya, Senin (17/9/2018). Ketua DPP Nasdem, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, tuduhan Rizal Ramli terlanjur menjadi konsumsi publik.

“Kata-kata vulgar, tidak benar dan hate speech itu tidak pantas keluar dari elite tokoh nasional, RR. Dia sudah membangun opini bahwa SP cukup punya tekanan kepada Presiden. Pernyataan itu sangat tidak benar dan hoax,” ujar Yasin usai keluar dari ruangan SPKT Polda Metro Jaya.

DPP Nasdem pun melaporkan Rizal Ramli ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud Pasal 310 Ayat (1) dan Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/4963/IX/2018/PMJ/Dit. Reskrimum tertanggal 17 September 2018.

Laporan: Muhammad Hafidh

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *