ALL

Pidato Jokowi Dikritisi, Ini Pembelaan PDIP

By  | 
Presiden Joko Widodo hadir pada acara Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Ketua DPR Setya Novanto, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (5/6). Buka puasa bersama tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga tinggi negara, sejumlah menteri kabinet kerja, Panglima TNI, pejabat, pimpinan organisasi Islam, tokoh partai politik dan duta besar sejumlah negara sahabat | Foto: Tkr/KedaiPena.Com

Presiden Joko Widodo hadir pada acara Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Ketua DPR Setya Novanto, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (5/6). Buka puasa bersama tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga tinggi negara, sejumlah menteri kabinet kerja, Panglima TNI, pejabat, pimpinan organisasi Islam, tokoh partai politik dan duta besar sejumlah negara sahabat | Foto: Tkr/KedaiPena.Com

KedaiPena.Com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membela Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan membahasa program-program ekonomi dibanding penuntasan kasus pelanggaran HAM berat saat berpidato di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).

“Program-program ekonomi yang menjadi inti dari berbagai persoalan ketidakadilan. Sehingga, Bapak Presiden Jokowi lebih meng-endorse masalah ketidakadilan, persoalan kesejahteraan itu untuk diangkat,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Kamis (17/8).

Bekas aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini mengklaim, dengan membahas program ekonomi yang dianggap sebagai poros solusi ketidakadilan, maka turut menyelesaikan persoalan Pancasila dan HAM

“Persoalan Pancasila, persoalan HAM, kan enggak terlepas dari kita menegakkan nilai-nilai kemanusiaan itu,” kilahnya.

Hasto pun sesumbar, Jokowi tetap berkomitmen menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagaimana yang dipertanyakan istri almarhum aktivis HAM Munir Thalib, Suciwati.

Kilah eks anggota DPR RI ini menyatakan demikian, lantaran Jokowi tidak memiliki beban dengan berbagai kasus HAM di masa lalu.

“Tapi, (penyelesaian) itu semua, kan harus dilakukan berdasarkan konteks dan mekanisme hukum,” tutup Hasto.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *