ALL

Mereka Berlindung di Balik Norma Hukum

By  | 
KedaiPena.Com - Pekerja membersihkan ruang Sidang Utama, Gedung Kura Kura, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (8/8), tempat Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD yang akan digelar. Pembersihan ini dilakukan secara teliti, mulai dari bangku, hingga patung burung garuda pancasila. Sidang Tahunan yang akan digelar pada 16 Agustus yang dihadiri Presiden Jokowi untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan. Foto: Tkr/KedaiPena.Com

Pekerja membersihkan ruang Sidang Utama, Gedung Kura Kura, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (8/8), tempat Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD yang akan digelar. Pembersihan ini dilakukan secara teliti, mulai dari bangku, hingga patung burung garuda pancasila. Sidang Tahunan yang akan digelar pada 16 Agustus yang dihadiri Presiden Jokowi untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan. Foto: Tkr/KedaiPena.Com

KedaiPena.Com – Sejak lahir sampai saat ini bisa, pancasila belum mampu membendung berbagai hal permasalahan bangsa.

Ini terlihat dari munculnya banyak undang-undang pro kepentingan asing, apalagi pasca teramandemennya UUD 1945.

Hal ini disampaikan oleh Ditektur LBH Tridharma Indonesia, Yudi Rijali Muslim dalam keterangan yang diterima KedaiPena.Com, ditulis Kamis (5/7/2018).

“Bahwa dengan lahirnya undang-undang yang kecenderungan berpihak kepada kepentingan asing, mengakibatkan kebijakan pemerintah banyak yang menyengsarakan rakyat. Namun mereka berlindung di balik norma hukum, seolah-olah telah sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Yudi.

Ia pun menegaskan, sampai saat ini pancasila hanya dijadikan jargon politik dalam berkampanye untuk merauk simpati rakyat. Hanya sedikit yang berbicara tentang peran dan kedudukan pancasila itu sendiri.

“Pancasila harus menjadi solusi untuk permasalahan bangsa hari ini dan menjadikan pancasila sebagai menjadi hirarki tertinggi. Itu merupakan solusi jitu, terlebih untuk menyelesaikan persoal bangsa yang terjadi saat ini,” lanjutnya.

Besar harapan bahwa menjadikan pancasila sebagai hirarki tertinggi bukan hanya sebagai wacana, tetapi benar dapat diimplementasikan dan mampu dikawal oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi rakyat Indonesia adalah hak seluruh rakyat,” tegasnya.

Laporan: Irfan Murpratomo

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *