ALL

Ke MK, Mahasiswa: Hapus Produk Hukum yang Tidak Sesuai Pancasila

By  | 
Pekerja membersihkan ruang Sidang Utama, Gedung Kura Kura, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (8/8), tempat Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD yang akan digelar. Pembersihan ini dilakukan secara teliti, mulai dari bangku, hingga patung burung garuda pancasila. Sidang Tahunan yang akan digelar pada 16 Agustus yang dihadiri Presiden Jokowi untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan. Foto: Tkr/KedaiPena.Com

Ilustrasi Pancasila. Foto: Tkr/KedaiPena.Com

KedaiPena.Com – Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) menggelar konsolidasi mahasiswa ke-V di gedung Cawang Kencana, Jakarta, akhir pekan lalu.

Surya Hakim Lubis, Ketua Presidium Komando Jakarta Selatan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, saat di temui KedaiPena.Com mengatakan, konsolidasi ini dilakukan setelah melihat kondisi aktual saat ini, (7-9/7/2018).

“Pertemuan ini kami gelar selama tiga hari, dan dihadiri oleh 46 delegasi kampus yang ada di Indonesia,” kata dia.

Konsolidasi ini menghasilkan kesepakatan bersama yakni Manifesto Mahasiswa yakni pancasila harus menjadi hirarki tertinggi di dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

“Tridharma perguruan tinggi menjawab, pancasila menjadi hierarki tertinggi sebagai sistem berbangsa dan bernegara”.

“Manifesto ini akan segera kami sebarkan dan sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa yang lain, untuk sama-sama mengawal hasil keputusan bersama ini,” sambung dia.

Komando pun menyampaikan manifesto ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Senin (9/7/2018). Komando menegaskan, mahasiswa adalah ‘agent of change’, ‘social control’, dan ‘iron stock’.

“Nafas pergerakan mahasiswa murni sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Oleh karenanya, kami menyatakan bahwa Pancasila harus teratas. Sebab, selama ini tidak pernah berada pada titik tertinggi tata hierarki tertinggi perundang-undangan di Indonesia,” jelasnya.

Hal ini dikuatkan dengan tidak masuknya pancasila sebagai urutan perundang-undangan yang tepatnya pada Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Pancasila harus ditetapkan sebagai hierarki tertinggi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagai solusi dari permasalahan. Baik pada aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, dan hubungan internasional,” urai dia.

“Masih banyaknya perundangan-undangan yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan pancasila. Hal ini mesti digugurkan dan dikembalikan kepada nilai-nilai pancasila. Agar segala aspek permasalahan di Indonesia bisa diselesaikan dengan sistem yang benar, karena pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah pintu kepastian pancasila sebagai hierarki tertinggi,” tandasnya.

Laporan: Irfan Murpratomo

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *