ALL

Kantor DPRD Tangsel Digeruduk, Begini Respon Dewan

By  | 

Massa yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Tangerang Selatan (Somats) menggeruduk Kantor DPRD Kota Tangsel | Foto: KedaiPena.Com

KedaiPena.Com – Massa yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Tangerang Selatan (Somats) menggeruduk Kantor DPRD Kota Tangsel menyetujui disahkanya RAPBD 2020.

“Karena ini adalah uang rakyat. Kami mendengar bahwa ada oknum-oknum yang disinyalir menghambat pengesahan tersebut sehingga kami datang kesini (DPRD Kota Tangsel),” kata Koordinator aksi Tomi Kurniawan dalam orasinya, Senin, (2/12/2019).

“Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa RAPBD sudah disahkan pada Sabtu (30/11/2019) lalu. Jadi ada dorongan masyarakat untuk menggelar aksi,” sambung Tomi.

Tomi menuturkan, pihaknya mendengar informasi dari media massa bahwa pengesahan RAPBD 2020 sempat tertunda dengan adanya aksi walkout yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tangsel.

“Kami masyarakat bingung, resah dengan adanya aksi walkout yang kami anggap menghambat pengesahan RAPBD 2020. Kami juga tidak tahu bahwa RAPBD sudah diketuk pada Sabtu kemarin. Tapi setelah mendengar penjelasan dari pimpinan DPRD, sekarang kami mengerti,” tandasnya.

Para pengunjuk rasa sendiri diterima oleh Ketua DPRD Tangsel Abdul Rosyid dari Partai Golongan Karya (Golkar), Wakil Ketua I Iwan Rahayu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wakil Ketua II Li Claudia Candra dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Wakil Ketua III Mustopa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua DPRD Tangsel Abdul Rosyid mengatakan, paling lama tujuh (7) hari setelah RAPBD dibahas di provinsi, dia sebagai wakil rakyat akan bekerja maksimal.

“Kami selaku Dewan sangat terbuka. Setelah ini saya berharap tetap menjaga ketertiban Kota Tangsel sebagai rumah kita. Kami Dewan tidak akan anti kritik untuk kemajuan masyarakat Tangsel,” pungkas Rosyid.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra-PAN Ahmad Syawqi menyatakan bahwa, aksi walkout yang dilakukan saat paripurna pengesahan adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi.

Fraksi Gerindra dan PAN sendiri pada paripurna beberapa waktu lalu menyatakan walkout lantaran anggaran PT PITS yang diajukan oleh Pemprov Tangsel belum diberikan kepada Banggar.

“Sah-sah saja (aksi walkout), karena itu saah satu dinamika politik. Aneh emang kota (Tangsel) ini,” ungkap Syawqi.

Laporan: Sulistyawan