ALL

Isu-Isu Ekonomi Sulitkan Jokowi? Partai Koalisi Mengakui

By  | 
Utang | Foto: Istimewa

Utang | Foto: Istimewa

KedaiPena.Com – Menumpuknya utang pemerintah, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga dibukanya keran impor secara massal menjadi isu yang sensitif jelang berlangsungnya kontestasi Pilpres 2019.

Isu-isu tersebut dinilai oleh sebagian kalangan akan membuat elektabilitas capres petahana Joko Widodo (Jokowi ) tergerus. Salah satu yang memiliki pendapat tersebut ialah pengamat politik dari UGM Nyarwi Ahmad.

Nyarwi Ahmad menilai isu-isu ekonomi seperti utang untuk pembangunan infrastruktur hingga impor dipastikan akan menggerus elektabilitas Jokowi beserta pasangannya Ma’ruf Amin.

Nyarwi Ahmad mencontohkan seperti utang untuk pembangunan infrastruktur yang dimana dampak ekonominya tidak terasa langsung. Masyarakat pastinya akan menilai negatif hal tersebut.

“Dalam kondisi nilai mata uang kita jatuh, ya otomatis itu bisa menggerus dan mengurangi elektabilitas Jokowi. Karena yang menjadi daya tarik utamanya di sejumlah kalangan masyarakat menengah adalah isu ekonomi,” ujar Nyarwi Ahmad dalam perbincangan dengan KedaiPena.Com, ditulis Rabu (5/9/2018).

Nyarwi Ahmad melanjutkan dalam kondisi demikian yang harus dilakukan Jokowi ialah segera mengatasi dan mengelola masalah-masalah ekonomi tersebut agar tidak menjadi liar.

“Dalam arti ke kontrol, minimal kepuasan ekonomi harus dijaga. Sebab, kalau ini berlangsung lama dan kondisinya tidak berubah maka yang dirugikan ialah Jokowi. Hal ini juga dianggap sebagai kegagalan apalagi jika dikaitkan dengan janji-janjinya terdahulu,” kata Nyarwi Ahmad.

Nyarwi Ahmad juga menekankan jika tak ditangani segera oleh Jokowi beserta para pembantunya di kabinet, maka situasi ini akan bisa dimanfaatkan oleh kelompok oposisi.

“Mungkin guncangan ekonomi ini terasa biasa saja bagi kelompok yang loyal Jokowi mungkin. Tapi kalau pemilih dengan suara mengambang kemungkinan pergi dan penatang akan mendapatkan momentum hingga keuntungan dari situasi ini,” beber Nyarwi Ahmad.

Nyarwi mengingatkan, sebagai seorang petahana Jokowi seharusnya dapat memanfaatkan program-program di pemerintahan sebagai kampanye politik untuk berkontestasi.

“Karena sebagai incumbent segala apapun program itu kan menjadi kampanye politik. Kalau program berhasil kan bisa mengdongkrak kampanye politik. Kalau program-programnya tidak jalan sekalipun karena situasi global seperti saat ini, maka kampanye politik tidak berhasil dan petahana jelas dirugikan,” beber Nyarwi Ahmad.

Geram dengan Isu Utang

Partai koalisi pro Jokowi mengaku geram dengan sejumlah isu-isu ekonomi yang kembali dicuatkan jelang Pilpres 2019. Nasdem bahkan secara terang-terangan menyerang balik sejumlah kalangan yang mengkritik kondisi ekonomi di rezim Jokowi.

Anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi mengaku geram dengan kritikan-kritikan pengamat soal utang di rezim Jokowi. Taufiqulhadi menilai kalangan pengamat tersebut telah kehabisan alasan sehingga yang dipersoalkan hanya masalah utang.

“Para pengamat sering kehabisan alasan sehingga yang dipersoallan dari hari ke hari adalah utang. Tanyakan kepada pengamat itu, adakah negara di muka bumi ini yg tidak berutang? Utang itu salah salah satu instrumen pembiayaan. Dalam konteks negara, pembiayaan pembangunan,” beber Taufiqulhadi dalam pesan singkat kepada KedaiPena.Com.

Taufiqulhadi mengaku tidak ada yang salah dari kritik. Yang salah ialah, kata dia, adalah kritik dengan materi yang tidak maju.

“Kritik terhadap utang sudah sejak 4 tahun lalu begitu Jokowi naik. Kan itu sudah dijelaskan terus menerus. Sebenarnya, para pengritik itu tahu bahwa itu sesuatu tidak ada masalah. Kenapa tahu? Karena mereka ekonom,” jelas Taufiqulhadi.

Taufiqulhadi pun meminta masyarakat tidak terbawa arus utang tersebut. Taufiqulhadi mengatakan bahwa rezim Jokowi sedianya telah mengelola utang dengan sangat hati-hati.

“Ada level risiko yang harus selalu dipertimbangkan. Misalalnya ukuran dilihat dari DGNPR (debt to GNP ratio). DGNPR paling tinggi 40%. DGNPR Indonesia sekarang hanya 30%. Kedua, karena disadari utang sangat berisiko jika terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah, maka utang sekarang dilakukan dengan cara menerbitkan SBN,” ujar Taufiqulhadi.

“Jadi dengan SBN ITU, utang kita sekarang lebih banyak dalam rupiah sekarang. Maka ini kita nilai sudah memenuhi prinsip kehati-hatian kebijakan utang,” sambung Taufiqulhadi.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan juga memiliki pendapat yang sama bahwa isu-isu ekonomi akan menurunkan elektabilitas pasangan Jokowi- Ma’aruf Amin.

Semisal kebijakan impor beras yang dikeluarkan Mendag, kata Daniel, kerap dijadikan sebagai komoditas lawan-lawan politik.

“Nyusahin pak Jokowi. Karena nanti popularitas pak Jokowi bisa drop,” imbuh Danie Johan.

Laporan: Muhammad Hafidh

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *